Ada beberapa hal alasan mengapa rakyat berhak terlibat dan memperoleh porsi alokasi anggaran yang rasional dan proposional dari APBD, diantara nya adalah :

  1. Rakyat merupakan penyumbang utama sumber penerimaan dalam APBD melalui pajak dan retribusi.
  2. Sesuai dengan hakekat anggaran dan fungsi anggaran, Rakyat merupakan target untuk disejahterakan.
  3. Karena amanah konstitusi pasal 23 UUD’45, dimana dengan jelas dinyatakan bahwa rakyat berhak untuk ikut dalam penyusunan dan pengambilan keputusan anggara.

Paling tidak terdapat 3 ( tiga ) hak rakyat dari APBD, yaitu :

  1. Hak untuk mendapatkan alokasi Anggaran
  2. Hak untuk terlibat dalam proses penganggaran.
  3. Hak untuk kontrol APBD .

Adapun aturan yang mengatur Hak rakyat terhadap anggaran :

  1. Perjanjian International mengenai hak – hak sipil dan publik (International Convenan on Civil and Political right).
  2. Undang – Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 1
    ” Setiap warga negara berhak untuk ikut dalam penyusunan dan pengambilan keputusan anggaran”.

Oleh karena hak rakyat terhadap Anggaran Pembelanjaan Daerah ( APBD ) diimplementasikan dalam beberapa bagian:

  1. Adanya hak keterlibatan rakyat secara partisipatif dalam proses penganggaran.
  2. Adanya hak untuk alokasi anggaran yang Pro rakyat miskin.
  3. Adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan maupun pertanggungjawaban APBD terhadap rakyat.
  4. Adanya pengawasan rakyat terhadap pelaksanaan APBD baik secara perorangan maupun kelembagaan.

By : Maungjablay